Pendidikan di Mata Politik

Setelah cukup lama tidak menulis, akhirnya saya memberanikan diri untuk menulis mengenai topik yang sedang 'trending' akhir-akhir ini; politik.

Menuju pesta demokrasi lima tahunan di negeri ini, saya cukup excited. Rasanya baru sekarang menghadapi para calon pemimpin yang pengaruhnya sangat kompetitif satu sama lain. Jujur, hingga debat kedua dan ketiga, saya masih berstatus swing voter; pemilih yang masih 'galau', kadang condong ke nomor satu, namun kadang tertarik dengan nomor dua. Namun setelah berdiskusi dengan masing-masing pendukung dari kedua belah pihak, saya akhirnya sampai pada satu kesimpulan.

Debat cawapres yang baru saja saya dengar pada hari Minggu, 29 Juni 2014 semakin menyulut semangat saya untuk ikut andil dalam pemilihan presiden tanggal 9 nanti. Pasalnya, topik yang di angkat adalah mengenai pendidikan dan sumber daya manusia. Beberapa pertanyaan sangat mewakilkan aspirasi saya sebagai praktisi junior di bidang pendidikan.

Satu hal yang paling saya sayangkan selama ini ternyata dijadikan 'senjata utama' bagi salah satu kubu; saya selalu memikirkan dan menyayangkan kekayaan sumber daya alam yang diekspor mentah-mentah dan diimpor setelah menjadi barang konsumsi. Saya sangat menyayangkan minimnya pengetahuan dan teknologi sumber daya manusia di Indonesia sehingga kita kecolongan value added.

Dari pernyataan saya tersebut, tentu sudah terbaca pada kubu yang mana saya berpihak. Mereka menyuarakan apa yang selama ini saya teriakkan dalam hati. Namun, saya tidak mau berkampanye (baik hitam maupun putih) dalam tulisan saya ini. Dalam debat keempat ini, kedua cawapres memiliki keunggulan masing-masing. Hatta Rajasa adalah seorang ekonom yang sangat teoritis, terstuktur, cerdas dan mudah diterima logika. Namun JK yang sudah terbukti di pemerintahannya 10 tahun yang lalu adalah seorang businessman yang praktis, gesit dan nyata dalam bertindak.

Keunggulan mereka ketika dihadapkan satu sama lain dalam membahas masalah pendidikan cukup memuaskan. Hatta berkomitmen pada permasalahannya mengenai kebocoran value added. Fokus pada pengembangan sumber daya manusia, riset dan teknologi demi menyelamatkan martabat Indonesia di pasar global. JK memiliki keunggulan ketika menganggkat mengenai efektifitas, bukan peningkatan APBN untuk pendidikan, juga mengenai cross subsidi dalam pendidikan.

Satu yang sangat saya sayangkan. Ketika membahas mengenai evaluasi pendidikan--yang selama ini kita kenal dengan Ujian Nasional--menurut saya tidak menemukan titik temu ataupun titik terang. UN adalah produk yang didukung penuh oleh JK, namun seperti yang diungkapkan Hatta, penyeragaman sangat sulit dilakukan di negeri yang terdiversifikasi kemampuan dan tingkat ekonominya seperti Indonesia. JK menceritakan bahwa UN yang dilakukanpun sudah melalui banyak penyesuaian, mulai dari bobotnya (mulanya 100% kelulusan ditentukan oleh UN, kemudian terakhir menjadi 60%-40% antara nilai UN dan nilai raport), juga dari jumlah paket yang disediakan untuk mengurangi kecurangan. Namun, saya sangat gatal untuk bertanya: Tahukah anda, hal itu berdampak pada guru yang terpaksa harus 'mengatrol' nilai raportnya demi menyelamatkan anak-anaknya agar lulus UN? Tahukah bahwa beberapa anak kini mendapatkan nilai yang 'terpaksa' ditinggikan karena adanya tuntutan 40% nilai raport harus bisa 'menyelamat'kan siswa sekaligus sekolah, meskipun kemampuan anak masih sangat jauh dari cukup? Sayangnya, masalah yg bersifat teknis ini tidak dibahas (atau tidak diketahui?) baik oleh pihak Hatta maupun JK.

Hingga saat ini, saya sendiripun masih banyak bertanya, pentingkah UN? Adilkah? Tepatkah? Apa yang harus diperbaiki?

Semua jawabannya hanya bisa diungkapkan oleh pemerintahan berikutnya, pemerintah yang sadar dan peduli masalah pendidikan. The choice is yours, anda yang menentukan akan memilih kubu yang dapat melihat masalah secara global, atau memilih kubu yang sangat jelas secara teknis meski cakupannya lokal. Yang pasti, memilihlah!

yang Paling Mulia, yang Paling Kere

Isu tentang rencana penertiban para gelandangan, pengemis dan pengamen (Gepeng) di kota Bandung mungkin sudah bukan berita baru lagi. Ya, kalian bisa melihatnya di berbagai portal berita, sepotong cerita tentang walikota Bandung yang menawarkan pekerjaan bagi para Gepeng. Mulia, kan?

Para Gepeng biasanya punya alasan yang klise untuk menolak penertiban: "kami ditertibkan, tidak boleh meminta-minta, padahal kami butuh makan. Pekerjaanpun kami tak punya karena tidak ada yang mau menerima kami. Sekolah saja tidak lulus karena biaya.." dan blablabla. Namun, kali ini seharusnya aksi protes tersebut tak perlu lagi digaungkan karena pemerintah kota memberikan pilihan: bekerja sebagai penyapu jalan dan diberi gaji oleh pemerintah, atau ditertibkan.

Mereka diberi pilihan untuk setidaknya mengangkat harga diri mereka dari pengemis menjadi pekerja. Namun, apa yang terjadi? Mereka meminta gaji berkisar antara 4-10 juta rupiah per bulan untuk jadi penyapu jalan! Alasannya, mereka memiliki banyak kebutuhan.

Selidik punya selidik, sebuah badan statistik independen mencoba menghitung penghasilan para Gepeng dengan perhitungan kasar. Kalau tidak salah, begini hitungan kasarnya:

Asumsikan lampu merah menyala setiap 5 menit. Inilah saatnya para Gepeng beraksi memasang wajah memelas. Rata-ratakan, setiap satu kali lampu merah, mereka mendapat 2000 rupiah. Dalam satu jam, mereka mendapatkan 24000 rupiah. Apabila mereka nongkrong di lampu merah selama 10 jam saja, mereka bisa mendapatkan 240000 rupiah. Dalam sebulan, coba kalikan dengan 30 hari? Pendapatan mereka 7200000 rupiah. Saya perjelas; TUJUH JUTA DUARATUS RIBU RUPIAH!!

Sekali lagi, ini bukan isu hangat. Namun, dari sinilah diskusi terjadi dimana-mana. Sebagian besar tentu naik pitam mendengarnya. Dengan alasan-alasan yang berbeda. Namun, alasannya didominasi dengan perbandingan besarnya pendapatan dengan mereka yang sudah bergelar S1.

Salah satu teman di facebook saya bahkan membuat infographic-nya, yang cukup brilian. Nah. Yang membuat saya agak merasa terganggu, adalah diagram batang di bagian bawah. Terdapat data berbagai macam penghasilan, dan profesi saya sebagai guru honorer ikut mejeng disana. Menyakitkan memang, ketika pekerjaan paling mulia dinilai paling murah, sedangkan pekerjaan yang *maaf* agak kurang baik (sebagai pengemis) justru memiliki penghasilan yang sangat tinggi. Melebihi mereka yang telah meniti karir sebagai manajer sekalipun.

Hal yang paling membuat saya ingin meledak sebenarnya bukan masalah berapa saya dibayar dan berapa mereka mendapat uang. Hal itu merupakan rezeki dari Allah, masing-masing berbeda dan masing-masing punya jalannya sendiri. Tapi, apa mengemis itu merupakan jalan mencari rezeki? Saya pikir tidak.. karena bahkan Nabi Muhammadpun mencontohkan pada umatnya untuk berusaha berdagang atau bekerja, supaya tidak mengais sisa sisa rezeki orang lain dengan cara mengemis. Saya tidak masalah dengan angka. Toh, pekerjaan saya mulia.

Yang paling menganggu saya adalah mental dan budaya mengemis di generasi selanjutnya. Kalau mentalnya sudah mental peminta-minta; ayahnya mengemis, ibunya mengemis, lalu membuat anak yang banyak untuk mengemis, dan mereka membudayakan minta-minta sebagai profesi, mau jadi apa negara kita ini?

[Pic source]